DPP PAGUYUBAN CEPOT MOTAH INDONESIA GELAR AKSI DEMO, DESAK OJK DAN BRI BUKA TRANSPARANSI LELANG ASET

BANDUNG, RadarNusaNews.Com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Paguyuban Cepot Motah Indonesia menggelar aksi penyampaian aspirasi pada Senin (2/11/2026). Dalam aksi tersebut, mereka mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) membuka transparansi terkait proses pelelangan aset yang diduga menyisakan sejumlah persoalan.

Aksi tersebut dilatarbelakangi adanya dugaan ketidaksesuaian prosedur serta perbedaan signifikan antara nilai appraisal dan harga pelaksanaan lelang aset di wilayah Bandung.

DPP Paguyuban Cepot Motah Indonesia menegaskan, aksi ini bukan untuk mencari sensasi, melainkan sebagai upaya memperjuangkan keterbukaan informasi, perlindungan hak masyarakat, serta kepastian hukum.

Dalam tuntutannya, mereka meminta OJK menjalankan fungsi pengawasan dan menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya. Sementara itu, BRI didesak memberikan penjelasan resmi mengenai tahapan pelelangan, dasar penilaian aset, hingga mekanisme penetapan nilai limit dan harga lelang.

Selain itu, DPP Paguyuban Cepot Motah Indonesia meminta KPKNL dan pejabat lelang melakukan pemeriksaan menyeluruh guna memastikan seluruh proses telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Desak Pemeriksaan dan Keterbukaan Data

Persoalan perbedaan antara nilai appraisal dan harga pelaksanaan lelang menjadi salah satu poin utama yang disoroti. Mereka meminta seluruh pihak terkait memberikan klarifikasi berdasarkan dokumen, data, dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

DPP Paguyuban Cepot Motah Indonesia juga menegaskan pentingnya penyelesaian persoalan secara objektif, profesional, dan berkeadilan dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.

Kedepankan Aksi Damai

Dalam menyampaikan aspirasi, organisasi tersebut menyatakan tetap mengedepankan aksi damai, tertib, dan bermartabat.

Mereka berharap OJK, BRI, KPKNL, serta pihak terkait segera memberikan respons dan tindak lanjut yang jelas agar persoalan tersebut memperoleh kepastian hukum.

“Kami meminta kejelasan, bukan sekadar janji. Transparansi adalah hak, kepastian hukum adalah kebutuhan, dan perlindungan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama,” demikian pernyataan semangat perjuangan DPP Paguyuban Cepot Motah Indonesia.

Dengan mengusung semangat BERSATU, BERSAMA, BERDAMPINGAN, Paguyuban Cepot Motah Indonesia menyatakan akan terus mengawal aspirasi masyarakat demi mendorong keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Reporter: Wempy Worang