Seleksi Direksi PDAM Kota Bogor Harus Bersih dari Intervensi Politik dan Segera Dituntaskan demi Pelayanan Publik

Bogor | RadarNusaNews.Com  –  Jaringan Intelektual Bogor (JIB) menegaskan bahwa proses penetapan rekomendasi nama calon direksi PDAM Kota Bogor yang telah diajukan Wali Kota kepada Menteri Dalam Negeri harus dijaga secara objektif, profesional, dan bebas dari intervensi politik.

Ketua Jaringan Intelektual Bogor, Rizal Fahrudin, menyampaikan bahwa momentum ini menjadi ujian komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan tata kelola BUMD yang bersih dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

“PDAM bukan arena kompromi politik, melainkan instrumen pelayanan dasar rakyat. Karena itu, proses rekomendasi hingga penetapan direksi harus steril dari kepentingan praktis maupun tekanan kelompok tertentu,” tegas Rizal.

Menurutnya, seleksi direksi BUMD, khususnya PDAM Kota Bogor, harus berpijak pada prinsip meritokrasi: integritas, kompetensi manajerial, rekam jejak profesional, serta visi pelayanan publik yang kuat. Publik berhak mendapatkan kepastian bahwa figur yang terpilih benar-benar mampu membawa perbaikan kualitas layanan air bersih di Kota Bogor.

JIB juga mendorong agar proses yang kini berada pada tahapan di Kementerian Dalam Negeri dapat segera dituntaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kekosongan atau ketidakpastian kepemimpinan berpotensi menghambat konsolidasi internal dan optimalisasi program pelayanan.

“Semakin cepat proses ini selesai secara sah dan bersih, semakin cepat pula PDAM dapat bergerak maksimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Stabilitas kepemimpinan sangat menentukan efektivitas pelayanan,” lanjut Rizal.

Jaringan Intelektual Bogor menilai, tata kelola BUMD yang profesional merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Karena itu, seluruh pihak diminta menahan diri dari upaya-upaya yang dapat mencederai independensi proses seleksi.

Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, JIB menyatakan akan terus mengawal proses ini secara konstruktif demi memastikan kepentingan publik menjadi prioritas utama. ( Red )