PURWAKARTA, RadarNusaNews.Com — Rencana pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan (AI) di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, menuai perhatian dari kalangan pegiat lingkungan. Salah satunya datang dari Direktur Litbang Peduli Lingkungan Jawa Barat (Pelija), Rahmat Suprihat, S.Pd.
Rahmat menilai, pembangunan pusat data AI perlu dikaji secara komprehensif, terutama terkait dampaknya terhadap ketersediaan air dan kondisi ekologis di sekitar kawasan Jatiluhur.
Menurutnya, teknologi AI memiliki manfaat besar dalam mendukung berbagai kebutuhan, mulai dari pengolahan data hingga membantu pekerjaan manusia. Namun, perkembangan teknologi tersebut juga perlu diimbangi dengan kajian terhadap dampak lingkungan.
“Keberadaan teknologi berbasis AI memiliki sisi positif dan negatif. Karena itu, setiap kebijakan pembangunan pusat data harus mempertimbangkan aspek teknologi sekaligus dampak ekologinya,” ujar Rahmat.
Ia menjelaskan, pusat data yang beroperasi selama 24 jam membutuhkan sistem pendinginan untuk menjaga suhu server. Penggunaan air dalam sistem pendinginan tersebut menjadi salah satu aspek yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius.
Rahmat mengingatkan, peningkatan jumlah pusat data AI secara global berpotensi meningkatkan kebutuhan air apabila tidak diiringi teknologi pendinginan yang efisien dan sistem daur ulang air.
“Industri berbasis teknologi AI harus terus mengembangkan inovasi, terutama dalam penggunaan air. Teknologi recycle air perlu didorong agar air yang digunakan untuk pendinginan tidak terbuang percuma,” katanya.
Dorong Diskusi Publik
Rahmat menegaskan, pihaknya tidak bermaksud menolak perkembangan teknologi AI. Namun, ia mendorong pemerintah membuka ruang diskusi publik sebelum mengambil keputusan strategis terkait pembangunan pusat data AI di Jatiluhur.
Diskusi tersebut, menurutnya, perlu melibatkan masyarakat, pegiat lingkungan, akademisi, tenaga ahli teknologi, serta pemerintah agar setiap aspek dapat dikaji secara terbuka.
“Kita tidak berusaha menolak keberadaan teknologi karena perubahan merupakan sebuah keniscayaan. Namun, pemerintah harus jeli sebelum mengambil kebijakan. Ruang diskusi publik penting agar dapat ditemukan solusi terbaik,” ujarnya.
Ia juga menilai kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan investasi dan pembangunan dengan keberlanjutan lingkungan.
Terlebih, perubahan iklim telah menjadi tantangan serius yang berdampak pada ketersediaan air, kekeringan, hingga sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Menurut Rahmat, pemerintah perlu memastikan setiap program pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat, khususnya terkait sumber daya air.
“Ketika masyarakat menghadapi persoalan kekurangan air bersih, jangan sampai ada kebijakan yang justru berpotensi memperbesar tekanan terhadap sumber daya air. Karena itu, kajian dan diskusi publik menjadi sangat penting sebelum keputusan diambil,” pungkasnya. ( Puput )
