LEBAK, 30 Maret 2026 | RadarNusaNews.Com – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perisai Pembela Aspirasi Masyarakat (PERPAM) Provinsi Banten, Erland Felany Fazry, S.H., angkat bicara mengenai mencuatnya isu ketidakharmonisan antara Bupati Lebak, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, dan Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah.
Pernyataan ini muncul menyusul insiden ketegangan terbuka yang terjadi dalam acara Halalbihalal di Pendopo Kabupaten Lebak, Senin (30/3), yang berujung pada aksi walk out Wakil Bupati.
Erland Felany Fazry menyayangkan sikap arogan dan pemilihan diksi yang tidak etis dalam forum resmi pemerintahan. Menurutnya, kegaduhan ini merupakan preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lebak yang baru berjalan satu tahun satu bulan.
“Kami di PERPAM sangat prihatin melihat tontonan yang tidak mendidik ini. Seorang pemimpin seharusnya menjadi teladan dalam etika berkomunikasi. Menyinggung ranah pribadi atau masa lalu rekan kerja di depan ratusan ASN bukan hanya tidak etis, tapi berpotensi merusak marwah institusi pimpinan daerah itu sendiri,” tegas Erland dalam keterangannya di Pandeglang, Senin (30/3).
Lebih lanjut, Erland menekankan bahwa ketidakharmonisan pimpinan akan berdampak langsung pada kinerja birokrasi. Ia mengkhawatirkan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan terjebak dalam dualisme instruksi yang berakibat pada lambatnya penyerapan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan.
“Rakyat Lebak tidak butuh tahu siapa yang lebih berkuasa atau siapa yang berhak memanggil siapa. Rakyat butuh jalan yang layak, pelayanan kesehatan yang prima, dan penguatan UMKM lokal. Jika di tingkat atas saja sudah pecah kongsi, bagaimana birokrasi di bawah bisa fokus bekerja?” tambahnya.
Sebagai representasi aspirasi masyarakat, DPW PERPAM Banten mendesak kedua pimpinan daerah tersebut untuk segera melakukan rekonsiliasi dan menekan ego pribadi demi kepentingan masyarakat luas.
“Masa jabatan baru seumur jagung. Masih banyak janji kampanye yang harus dituntaskan. Kami mengingatkan Bupati dan Wakil Bupati bahwa mereka dipilih sebagai satu paket mandat rakyat. Jika konflik ini terus berlanjut, kami dari elemen masyarakat sipil tidak akan ragu untuk melakukan evaluasi kritis secara besar-besaran terhadap kinerja pemerintah daerah,” tutup Erland.( Red )
