KARAWANG | Radarnusanews.com – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Karawang menyatakan kesiapan untuk menyukseskan sekaligus mengawal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Digital melalui gerakan pengawasan partisipatif dengan menurunkan kader-kader PMII secara langsung ke desa-desa yang menyelenggarakan Pilkades.
Gerakan ini merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab moral PMII sebagai organisasi kemahasiswaan dan kekuatan masyarakat sipil dalam memastikan proses demokrasi di tingkat desa berjalan secara jujur, adil, transparan, demokratis, serta tidak mencederai nilai-nilai demokrasi dan prinsip keadilan.
Ketua PC PMII Karawang, Mardhika, menyampaikan bahwa pihaknya akan mengonsolidasikan kader untuk terlibat langsung dalam melakukan pemantauan terhadap jalannya Pilkades Digital di setiap desa. Keterlibatan tersebut menjadi langkah konkret dalam memastikan proses demokrasi berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami PC PMII Karawang siap menyukseskan Pilkades Digital. Sebagai bentuk keseriusan, kami akan menurunkan kader-kader PMII untuk melakukan pemantauan langsung di setiap desa yang menyelenggarakan Pilkades. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan intelektual kader PMII dalam mengawal demokrasi agar berjalan sesuai dengan harapan masyarakat,” tegas Mardhika.
Ia menambahkan bahwa menyukseskan Pilkades bukan berarti meniadakan sikap kritis terhadap proses penyelenggaraannya. Sebaliknya, dukungan terhadap demokrasi harus berjalan beriringan dengan pengawasan agar setiap tahapan terlaksana secara transparan, akuntabel, dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu.
“Perlu kami tegaskan, menyukseskan bukan berarti membiarkan. Kami siap mendukung seluruh proses yang berjalan sesuai aturan, tetapi kami juga tidak akan menutup mata apabila ditemukan persoalan yang berpotensi mencederai demokrasi. Kader PMII harus hadir sebagai bagian dari kontrol sosial, menjaga agar proses pemilihan tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip keadilan,” lanjutnya.
Mardhika juga menegaskan bahwa gerakan pengawasan tersebut berangkat dari prinsip kemaslahatan umum sebagaimana termaktub dalam kaidah fikih:
“Al-Mashlahatul ‘Aammatu Muqaddamatun ‘Alal Mashlahatil Khashshah.”
Artinya, kemaslahatan atau kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan pribadi maupun kelompok.
Menurutnya, Pilkades tidak boleh hanya dipandang sebagai kontestasi perebutan kekuasaan di tingkat desa. Lebih dari itu, Pilkades merupakan momentum strategis untuk menentukan arah kepemimpinan, pembangunan, dan masa depan masyarakat desa.
“Jangan sampai kepentingan pribadi maupun kelompok mengalahkan kepentingan masyarakat luas. Kita ingin Pilkades melahirkan pemimpin yang memiliki integritas, kapasitas, dan keberpihakan terhadap rakyat. Sebab, tujuan akhir dari demokrasi bukan sekadar memenangkan seseorang dalam kontestasi, melainkan menghadirkan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu, Mardhika mengingatkan pentingnya menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam setiap proses demokrasi. Hal tersebut sejalan dengan adagium hukum ‘Politae legibus non leges politi adoptandae’, yang mengandung prinsip bahwa politik harus tunduk pada hukum, bukan hukum yang dikorbankan atau disesuaikan demi kepentingan politik.
Oleh karena itu, PC PMII Karawang mendorong seluruh penyelenggara dan pemangku kepentingan untuk menjamin kesiapan pelaksanaan Pilkades Digital, mulai dari validitas data pemilih, kesiapan infrastruktur teknologi, keamanan sistem, transparansi proses pemungutan dan penghitungan suara, hingga mekanisme penyelesaian apabila ditemukan dugaan pelanggaran.
Kader-kader PMII yang diterjunkan nantinya diharapkan mampu menjalankan fungsi pemantauan secara objektif, independen, dan bertanggung jawab. Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Pilkades, kader didorong untuk melakukan pencatatan, mendokumentasikan temuan secara proporsional, serta menyampaikannya melalui mekanisme dan saluran pengaduan yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Menutup pernyataannya, Mardhika menegaskan bahwa PC PMII Karawang ingin memastikan Pilkades Digital tidak hanya sukses secara teknis, tetapi juga sukses secara demokratis dan substantif.
“Kami siap menyukseskan, kami siap mengawal, dan kami siap memastikan demokrasi desa berjalan sebagaimana mestinya. Kader PMII harus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya menjadi penonton dalam proses demokrasi. Sebab, demokrasi yang baik bukan hanya tentang siapa yang terpilih, tetapi bagaimana prosesnya berlangsung dan sebesar apa manfaatnya bagi masyarakat. Kepentingan umum harus selalu berada di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Karena desa yang demokratis, berintegritas, dan berkemajuan merupakan fondasi penting bagi pembangunan Kabupaten Karawang ke depan,” pungkas Mardhika. ( Red )
Pilkades Digital melalui Gerakan Pengawasan di Setiap Desa
[td_block_social_counter facebook="tagdiv" twitter="tagdivofficial" youtube="tagdiv" style="style8 td-social-boxed td-social-font-icons" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLWJvdHRvbSI6IjM4IiwiZGlzcGxheSI6IiJ9LCJwb3J0cmFpdCI6eyJtYXJnaW4tYm90dG9tIjoiMzAiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBvcnRyYWl0X21heF93aWR0aCI6MTAxOCwicG9ydHJhaXRfbWluX3dpZHRoIjo3Njh9" custom_title="Ikuti Kami" block_template_id="td_block_template_8" f_header_font_family="712" f_header_font_transform="uppercase" f_header_font_weight="500" f_header_font_size="17" border_color="#dd3333"]





