KARAWANG | Radarnusanews.com – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Karawang secara resmi melayangkan surat pemberitahuan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang terkait keterlibatan kader dan anggota PMII Karawang dalam pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di berbagai desa di Kabupaten Karawang.
Langkah tersebut merupakan bentuk komitmen PMII Karawang dalam mendorong terciptanya proses demokrasi desa yang transparan, partisipatif, jujur, dan berintegritas, khususnya dalam menyambut pelaksanaan Pilkades digital di Kabupaten Karawang.
Wakil Sekretaris PC PMII Karawang, *Rafli Iswandi*, menyampaikan bahwa keterlibatan kader dan anggota PMII dalam pengawasan Pilkades merupakan bagian dari tanggung jawab moral organisasi sebagai elemen masyarakat sipil dalam menjaga kualitas demokrasi.
Menurutnya, transformasi sistem pemilihan kepala desa menuju mekanisme digital harus diiringi dengan pengawasan yang kuat, sehingga inovasi teknologi tidak hanya menjadi simbol kemajuan, tetapi juga mampu menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip demokrasi.
“PMII Karawang ingin mengambil bagian dalam menyukseskan Pilkades digital. Kami akan mendorong kader dan anggota PMII yang tersebar di berbagai wilayah desa untuk ikut mengawal jalannya proses demokrasi. Bagi kami, demokrasi tidak boleh berhenti pada persoalan siapa yang terpilih, tetapi juga bagaimana proses pemilihan itu berlangsung secara jujur, adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Rafli.
Ia juga menegaskan bahwa pengawasan partisipatif menjadi instrumen penting untuk mencegah potensi penyimpangan, menjaga netralitas penyelenggara, serta memastikan hak politik masyarakat desa tetap terlindungi.
Lebih lanjut, Rafli berharap DPMD Kabupaten Karawang dapat menyambut baik inisiatif tersebut dan membuka ruang komunikasi serta koordinasi dengan PMII Karawang agar keterlibatan kader dan anggota dalam pengawasan dapat berjalan secara konstruktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai digitalisasi Pilkades hanya dipahami sebagai perubahan metode pemungutan suara. Lebih dari itu, harus ada jaminan keamanan sistem, keterbukaan informasi, akuntabilitas, serta ruang partisipasi masyarakat. Sebab, kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan kemajuan demokrasi,” tambahnya.
PC PMII Karawang menegaskan bahwa keterlibatan kader dan anggota dalam pengawasan Pilkades bukan untuk mengintervensi proses politik desa maupun mendukung calon tertentu, melainkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam memastikan demokrasi berjalan sebagaimana mestinya.
Melalui langkah ini, PMII Karawang berharap pelaksanaan Pilkades digital dapat menjadi momentum memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat desa.
*Demokrasi desa yang sehat merupakan fondasi bagi kemajuan daerah. Mengawal Pilkades berarti ikut menjaga masa depan desa dan mewujudkan Karawang yang lebih maju.
( Asep jaya )





