BANDUNG – RadarNusaNews.Com
Polemik pelelangan Hotel Ardellia kembali memanas. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Paguyuban Cepot Motah turun langsung menyuarakan keberatan terhadap rencana eksekusi aset hotel tersebut. Mereka mendesak agar pelaksanaan eksekusi ditunda sementara hingga seluruh proses pelelangan dikaji secara terbuka dan transparan.
Dalam aksi tersebut, Cepot Motah menyatakan dukungannya kepada pihak pemilik hotel yang merasa dirugikan. Organisasi ini menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapatkan penjelasan, terutama menyangkut penetapan nilai aset, proses appraisal, hingga mekanisme pelelangan.
Ketua Umum DPP Paguyuban Cepot Motah, Tommy Subagja, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin persoalan Hotel Ardellia berlalu tanpa adanya kejelasan dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait.
Menurut Tommy, transparansi merupakan hal mendasar dalam proses pelelangan, terlebih ketika menyangkut aset bernilai besar serta hak-hak pihak yang memiliki kepentingan.

Ia menegaskan, Cepot Motah akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap upaya memperoleh keadilan.
Manggala Garuda Putih Siapkan Hotel Ardellia sebagai Markas Organisasi
Aksi tersebut turut dihadiri organisasi Manggala Garuda Putih. Dalam kesempatan itu, organisasi tersebut menyampaikan rencana menjadikan Hotel Ardellia sebagai markas Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Kehadiran Manggala Garuda Putih juga disebut sebagai bentuk kesiapan untuk mengantisipasi kemungkinan pelaksanaan eksekusi oleh juru sita pengadilan.
Dukungan kedua organisasi tersebut menunjukkan adanya solidaritas terhadap pihak yang menyampaikan keberatan atas proses pelelangan. Meski demikian, seluruh pihak diharapkan tetap mengedepankan langkah-langkah sesuai koridor hukum dan menjaga situasi tetap kondusif.
Empat Poin Lelang Hotel Ardellia Diminta Dibuka ke Publik
Cepot Motah secara khusus meminta Bank BJB, pihak pengadilan, serta pemenang lelang memberikan penjelasan secara terbuka guna menghindari berkembangnya spekulasi di tengah masyarakat.
Setidaknya terdapat empat persoalan utama yang menjadi perhatian dan membutuhkan klarifikasi, yakni:
1. Apa dasar dan pertimbangan dalam menetapkan harga limit Hotel Ardellia?
2. Bagaimana hasil appraisal atau penilaian aset yang dilakukan oleh lembaga independen?
3. Apakah seluruh tahapan pelelangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku?
4. Sejauh mana keterbukaan informasi mengenai proses lelang hingga penetapan pemenang?
Bagi Cepot Motah, keempat persoalan tersebut perlu dijelaskan secara transparan agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai proses pelelangan Hotel Ardellia.
Mereka juga meminta lembaga pengawas terkait melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam prosedur pelelangan.
Bank BJB dan Pengadilan Diharapkan Segera Berikan Klarifikasi
Hingga berita ini diturunkan, pihak Bank BJB maupun juru sita pengadilan belum terlihat hadir di lokasi aksi. Keterangan resmi dari Bank BJB mengenai berbagai keberatan yang disampaikan massa juga belum diperoleh.
Cepot Motah berharap persoalan ini tidak semata-mata dipandang sebagai sengketa aset, tetapi juga menjadi momentum untuk memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam setiap proses pelelangan.
Tommy Subagja bersama jajaran organisasinya menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut. Pihaknya meminta agar seluruh keberatan yang disampaikan dapat diperiksa secara objektif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut mereka, pelaksanaan lelang maupun eksekusi harus memiliki landasan hukum yang jelas. Namun, hak-hak pihak yang berkepentingan, keterbukaan informasi, serta kepastian hukum juga tidak boleh diabaikan.
Polemik Hotel Ardellia kini menjadi perhatian publik. Masyarakat pun menantikan penjelasan resmi dari Bank BJB, pihak pengadilan, maupun pihak pemenang lelang agar persoalan tersebut mendapatkan titik terang.
Transparansi dan keterbukaan menjadi kunci penting untuk mencegah polemik berkepanjangan sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan hukum.
Wempy Worang
RadarNusaNews.Com





