KARAWANG | radarnusanews.com — Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Karawang menyoroti potensi krisis dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang tengah menjadi kekhawatiran di berbagai daerah di Indonesia. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Karawang, mengingat tingginya aktivitas industri dan besarnya mobilitas penduduk di wilayah tersebut.
Ketua PC PMII Karawang, Mardhika, menilai persoalan distribusi BBM bersubsidi tidak dapat dilepaskan dari akurasi data kependudukan. Menurutnya, dalam menentukan kebutuhan dan kuantitas distribusi barang bersubsidi di setiap daerah, pemerintah perlu mempertimbangkan jumlah penduduk serta aktivitas perekonomian masyarakat.
“Karawang merupakan daerah industri yang menjadi magnet bagi masyarakat dari berbagai daerah untuk datang, menetap, dan bekerja. Namun, persoalan muncul ketika banyak pendatang yang tidak melakukan penyesuaian atau mutasi dokumen kependudukan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan antara jumlah penduduk yang tercatat dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan,” tegas Mardhika.
Ia menilai, ketidaksesuaian data kependudukan dengan kondisi riil masyarakat dapat menjadi persoalan serius dalam perencanaan kebijakan publik, termasuk dalam menentukan kebutuhan dan distribusi barang bersubsidi seperti BBM, minyak goreng, dan LPG.
Mardhika menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), perlu mengambil langkah tegas dan terukur dalam memastikan penduduk yang tinggal dan beraktivitas di Karawang tercatat secara administratif.
“Jangan sampai masyarakat Karawang yang secara administratif tercatat sebagai penduduk daerah ini justru menghadapi persoalan ketersediaan barang bersubsidi akibat ketidaksesuaian data dengan kebutuhan riil. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan distribusi disusun berdasarkan data yang akurat, bukan sekadar angka administratif,” ujarnya.
Menurut PMII Karawang, pembenahan data kependudukan bukan semata-mata persoalan administrasi, melainkan bagian penting dari upaya melindungi hak masyarakat dan memastikan kebijakan pemerintah berjalan secara tepat sasaran.
*Soroti Akta Kematian, PMII: Data Kependudukan Harus Menjadi Tanggung Jawab Negara*
Selain persoalan penduduk pendatang, PC PMII Karawang juga menyoroti pentingnya pencatatan peristiwa kematian melalui penerbitan akta kematian. Mardhika menilai, data penduduk yang meninggal dunia merupakan bagian penting dalam membangun basis data kependudukan yang akurat dan berkelanjutan.
Menurutnya, Disdukcapil Kabupaten Karawang memiliki tanggung jawab untuk memastikan data penduduk, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, tercatat secara akurat. Sebab, data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan sosial, ekonomi, dan pelayanan publik.
“Pencatatan kematian dan penerbitan akta kematian bukan hanya kebutuhan masyarakat, tetapi juga kebutuhan negara. Negara membutuhkan data tersebut untuk menentukan arah kebijakan, menghitung kebutuhan masyarakat, serta memastikan berbagai program pemerintah berjalan tepat sasaran,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah tidak seharusnya hanya menunggu masyarakat mengurus dokumen kependudukan, tetapi perlu membangun sistem pencatatan yang aktif, terintegrasi, dan responsif terhadap perubahan kondisi penduduk.
PC PMII Karawang menilai bahwa ketidakakuratan data kependudukan, baik akibat penduduk yang belum tercatat maupun data kematian yang belum diperbarui, dapat berdampak pada kualitas perencanaan pembangunan dan efektivitas kebijakan pemerintah.
*PMII Karawang Dorong Pembenahan Data Kependudukan*
Atas persoalan tersebut, PC PMII Karawang mendorong Disdukcapil Kabupaten Karawang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan penduduk, memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan, serta memastikan pencatatan penduduk dan peristiwa kematian berjalan secara optimal.
PMII Karawang menegaskan bahwa data kependudukan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan fondasi utama dalam menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai ketidakakuratan data menjadi persoalan yang baru disadari ketika masyarakat menghadapi kelangkaan barang bersubsidi atau ketika kebijakan pemerintah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan riil. Negara harus hadir melalui data yang akurat, pelayanan yang responsif, dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” pungkas Mardhika.
( Asep jaya )
