BANDUNG, RadarNusaNews.com – Demokrasi tidak semestinya berhenti setelah masyarakat memberikan suara di bilik pemungutan suara. Partisipasi warga dalam menyampaikan aspirasi, mengawasi kebijakan publik, memberikan kritik berbasis fakta, serta menjaga persatuan merupakan bagian penting dalam membangun demokrasi yang sehat dan berkualitas.
Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan Pendidikan Politik Tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung di Grand Asrilia Hotel Convention, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Rabu (12/8/2026).
Mengusung tema “Peran Strategis Masyarakat dalam Mengawal Demokrasi dan Kebijakan Daerah Menuju Pemilu 2029”, kegiatan ini menjadi ruang edukasi dan dialog untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan warga dalam kehidupan demokrasi sekaligus mengawal kebijakan pembangunan daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kesbangpol Kota Bandung beserta jajaran, Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., tokoh masyarakat, Ketua Forum RW Kota Bandung, para Ketua RW se-Kota Bandung, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam pemaparannya, Asep Mulyadi menegaskan bahwa demokrasi merupakan proses yang berlangsung secara berkelanjutan dan tidak hanya hadir ketika pemilihan umum digelar.
Menurutnya, masyarakat memiliki posisi strategis dalam menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, sekaligus ikut mencari solusi atas berbagai persoalan yang muncul di lingkungan masing-masing.
Jangan Tunggu Pemilu untuk Menyampaikan Aspirasi
Asep mendorong masyarakat, khususnya di tingkat kewilayahan, agar membangun komunikasi yang aktif dengan pemerintah. Menurutnya, forum warga dan lingkungan RW dapat menjadi jembatan penting dalam menyerap persoalan sekaligus menyampaikan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah daerah.
“Jangan menunggu pemilu baru masyarakat menyampaikan aspirasi. Pengawalan terhadap kebijakan harus dilakukan sejak sekarang melalui komunikasi dan musyawarah,” ujarnya.
Ia menilai, semakin aktif masyarakat terlibat dalam proses pengawasan, semakin besar pula peluang kebijakan pemerintah berjalan sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Asep juga menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kritik harus disampaikan secara santun, tepat sasaran, serta berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau ada kritik, sampaikan kepada pihak yang tepat dan sertai dengan data. Dengan begitu, kritik dapat menjadi bahan perbaikan, bukan sekadar menjadi perbincangan,” katanya.
Ia mengibaratkan pejabat yang menjalankan pemerintahan seperti pengemudi kendaraan besar yang memiliki titik buta atau area yang tidak selalu terlihat. Karena itu, masukan dari masyarakat sangat dibutuhkan agar pemerintah mengetahui berbagai persoalan yang mungkin luput dari perhatian.
Jabatan Publik Harus Berorientasi pada Pelayanan
Dalam kesempatan tersebut, Asep juga menekankan pentingnya integritas bagi setiap orang yang berada di sektor publik.
Menurutnya, jabatan politik maupun pemerintahan harus dipandang sebagai amanah untuk memberikan pelayanan dan manfaat kepada masyarakat, bukan sebagai sarana memperoleh keuntungan pribadi.
Ia berharap para pejabat publik memiliki kesiapan, kemandirian, serta komitmen dalam menjalankan tanggung jawabnya.
“Politik seharusnya menjadi jalan untuk memberikan pelayanan dan manfaat kepada masyarakat,” tegasnya.
Ancaman Demokrasi Juga Datang dari Ruang Digital
Asep mengingatkan bahwa tantangan demokrasi menjelang Pemilu 2029 akan semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi digital.
Penyebaran hoaks, manipulasi informasi, hingga penggunaan teknologi deepfake berbasis kecerdasan buatan (AI) dinilai berpotensi memengaruhi opini publik apabila masyarakat tidak memiliki literasi digital dan politik yang memadai.
Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Kemampuan memeriksa sumber informasi, membandingkan berbagai referensi, dan memastikan kebenaran sebuah berita menjadi bagian penting dalam menjaga ruang demokrasi tetap sehat.
“Literasi informasi harus diperkuat karena tantangan Pemilu 2029 tidak hanya berada di ruang politik, tetapi juga di ruang digital,” ungkapnya.
Beda Pilihan Politik, Tetap Jaga Persaudaraan
Menjelang kontestasi politik 2029, masyarakat juga diingatkan agar tidak menjadikan perbedaan pilihan politik sebagai alasan memutus hubungan sosial maupun persaudaraan.
Menurut Asep, perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, setelah kompetisi politik berakhir, seluruh elemen masyarakat harus kembali bersatu mengawal pembangunan dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik.
Ia menegaskan bahwa persatuan masyarakat merupakan salah satu fondasi utama dalam keberhasilan demokrasi.
“Masyarakat bukan penonton. Masyarakat adalah pemilik, pengawal sekaligus penentu arah demokrasi. Karena itu, partisipasi harus dibangun dengan etika, tanggung jawab, dan tetap menjaga kedamaian,” tandasnya.
Kesbangpol Perkuat Pendidikan Politik Masyarakat
Kegiatan Pendidikan Politik Tahun 2026 berlangsung secara interaktif melalui sesi pemaparan materi, diskusi, dan tanya jawab mengenai demokrasi, partisipasi masyarakat, serta kebijakan daerah. Rangkaian acara kemudian ditutup dengan doa bersama dan foto bersama.
Melalui kegiatan tersebut, Kesbangpol Kota Bandung diharapkan terus memperluas pendidikan politik kepada masyarakat, tidak hanya dalam menghadapi Pemilu 2029, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun budaya demokrasi yang sehat dalam kehidupan sehari-hari.
Partisipasi masyarakat yang aktif, kritis, santun, dan bertanggung jawab diharapkan mampu menjadi kekuatan pengawasan sekaligus mitra pemerintah dalam mewujudkan kebijakan publik yang transparan, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, Pemilu 2029 tidak hanya dipersiapkan sebagai momentum memilih pemimpin, tetapi juga menjadi bagian dari proses panjang membangun masyarakat yang sadar politik, melek informasi, serta berani mengawal jalannya pemerintahan secara konstruktif. ( Puput )
