Masyarakat Khawatir Proyek Jalan Ruas Sanglar-Kotabaru Kembali Mangkrak, Ini Tanggapan Pemerintah Daerah

INDRAGIRI HILIR | Radarnusanews.com — Keresahan kembali merayapi benak masyarakat Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir. Bayang-bayang proyek mangkrak yang kerap berulang membuat publik siaga dan mempertanyakan kelanjutan pembangunan Rekonstruksi Jalan Ruas Sanglar-Kotabaru yang saat ini tengah dikerjakan oleh CV Citra Perdana.

Dengan nilai anggaran APBD sebesar Rp12 Miliar, proyek ini memiliki masa kontrak selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 27 Juli 2026. Berdasarkan kalkulasi waktu per tanggal 27 Oktober 2026, masa pengerjaan telah berjalan sekitar 95 hari, sementara sisa waktu efektif pengerjaan proyek kurang dari 2 bulan lagi.

Kondisi inilah yang memicu desakan publik agar pemerintah dan kontraktor transparan mengenai progres fisik serta kepastian penyelesaiannya tepat waktu.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUTRPKP) angkat bicara. Kepala Dinas PUTRPKP Inhil, Yusnaldi, ST, MM, menegaskan bahwa pengerjaan proyek masih terus berjalan secara intensif dengan progres fisik saat ini mencapai 29 persen.

Yusnaldi membeberkan bahwa lambannya ritme pengerjaan di awal bukan tanpa alasan, melainkan karena beratnya tantangan medan dan jalur mobilisasi material yang di datangkan dari Kepulauan Riau melalui jalur laut.

Selain dari proses tersebut yang memakan waktu, lokasi tempat penumpukan material (stockpile) di Parit Wagu juga dilakukan normalisasi agar kedalaman untuk mendukung mobilitas transportasi air. Kedalaman parit yang sebelumnya hanya sekitar dua meter dikeruk hingga mencapai 4,5 meter, disertai dengan pelebaran badan parit agar dapat dilalui oleh ponton pengangkut material. Hal itu juga sangat bergantung pada siklus air pasang dalam.

Dari titik stockpile di Parit Wagu, material harus kembali dipindahkan ke truk jungkit (dump truck) dengan kapasitas maksimal 8 ton saja. Pembatasan ini wajib dilakukan karena jembatan menuju lokasi proyek hanya mampu menahan beban hingga 10 ton.

“Situasi kian diuji dengan insiden amblasnya sebagian area stokpile yang tak mampu menahan bebban ribuan ton material. Hal ini juga memerlukan waktu penanganan dan perbaikan,” ungkap Yusnaldi.

“Mengingat kondisi infrastruktur darat dan jembatan yang belum memadai untuk menopang kendaraan bertonase berat menuju lokasi proyek, maka jalur laut menjadi satu-satunya pilihan rasional untuk mendatangkan material timbunan langsung dari Kepulauan Riau (Kepri) menggunakan kapal ponton,” ungkap Yusnaldi ketika ditanya mengapa material tidak dipesan di daerah lain yang bisa melalui akses jalur darat.

Skema Percepatan dan Komitmen Penyelesaian

Meski dihadapkan pada kendala teknis yang menguras energi dan memakan waktu, pihak DPUTRPKP memastikan roda pembangunan tetap berputar di atas jalur yang benar. Saat ini, sebanyak 3.000 ton material Best A sedang dalam perjalanan menuju lokasi proyek.

“Jika cuaca dan kondisi di lapangan bersahabat, proses penimbunan jalan diproyeksikan tuntas dalam 10 hari ke depan. Setelah tahap pengerasan jalan dengan material timbunan tersebut rampung, pekerjaan akan dilanjutkan ke tahap pengecoran beton dasar dan rigid beton,” tutur Kadis PUTRPKP.

Sebagai langkah kontrol, pihak DPUTRPKP secara berkala menggelar rapat evaluasi bersama kontraktor pelaksana guna merumuskan skema percepatan agar proyek infrastruktur yang sangat dinantikan masyarakat ini dapat segera rampung sesuai rencana dan waktu yang telah ditetapkan.

“Dengan sisa waktu yang ada, Kami berkomitmen penuh agar proyek infrastruktur yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat ini tidak berujung pada kegagalan,” imbuhnya.

“Kami berharap dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal, mendoakan, dan memberikan dukungan penuh agar sisa pengerjaan proyek ini dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti demi kemajuan konektivitas wilayah kita,” tutupnya.(Yti)