Dapur MBG Numpang di Fasilitas Negara, DPRD Geram: Aset Rakyat Jangan Dijadikan Kepentingan!

Purwakarta | Radarnusanews.com – Aroma tak sedap mulai tercium dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah. Komisi III DPRD Purwakarta dibuat geram setelah menemukan dugaan penggunaan fasilitas negara seperti GOR desa dan Balai Latihan Kerja (BLK) yang dijadikan dapur operasional mitra.

Fasilitas yang dibangun dari uang rakyat itu seharusnya digunakan sesuai peruntukannya—bukan justru “disulap” menjadi dapur kegiatan yang mengundang tanda tanya besar.

“Ini bukan soal sepele. GOR itu untuk olahraga, BLK untuk pelatihan. Kalau dipakai dapur, ini jelas keluar jalur,” tegas anggota DPRD dalam rapat koordinasi bersama SPPG dan para mitra.

Tak berhenti di situ, sorotan juga mengarah pada dugaan aliran dana yang belum terang. Jika fasilitas negara dipakai, publik berhak tahu: apakah ada sewa? Ke mana uangnya mengalir? Masuk ke kas desa atau justru tak jelas arahnya?

Pertanyaan-pertanyaan ini kini mulai menggantung di tengah masyarakat.

Secara aturan, pemanfaatan aset negara tidak bisa sembarangan. Harus ada izin, mekanisme, dan transparansi. Namun fakta di lapangan justru menunjukkan adanya praktik yang dinilai “main pakai” tanpa kejelasan.

DPRD pun memberi peringatan keras. Pengelola dapur yang masih beroperasi di gedung pemerintah diminta segera angkat kaki dan memindahkan kegiatan ke lokasi pribadi.

“Jangan sampai program bagus seperti MBG justru jadi celah penyalahgunaan fasilitas negara,” tegasnya lagi.

Tak hanya itu, aspek perizinan juga disorot. Mulai dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) wajib dipenuhi. Jika tidak, dampaknya bukan hanya soal aturan, tapi juga lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Lebih jauh, DPRD juga mengingatkan adanya potensi konflik kepentingan. Insentif tambahan di luar ketentuan dikhawatirkan bisa “melemahkan” independensi pengawasan di lapangan.

Program MBG sejatinya bertujuan mulia—meningkatkan gizi anak-anak menuju Indonesia Emas 2045. Namun jika pelaksanaannya dibarengi praktik yang dipertanyakan, maka kepercayaan publik bisa runtuh.

Kini bola ada di tangan pihak terkait. Publik menunggu: akan dibenahi, atau justru dibiarkan? ( Red )