BANDUNG | RadarNusaNews.Com – 12 November 2026 – ASGAR Nusantara bersama Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) mendesak Bank BJB untuk menunda rencana eksekusi lelang tanah milik ahli waris H. Entjeng Kamaludin. Desakan tersebut disampaikan menyusul masih berlangsungnya proses hukum, termasuk upaya Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA).
Kedua organisasi tersebut meminta agar seluruh proses hukum diselesaikan terlebih dahulu demi menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak kepemilikan ahli waris.
Dalam pernyataan sikapnya, ASGAR Nusantara dan APAK menyampaikan lima tuntutan utama kepada Bank BJB, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aparat penegak hukum, Pengadilan Negeri Garut, serta instansi terkait.
Mereka menilai persoalan ini bukan sekadar menyangkut rencana pelelangan aset tanah, melainkan juga berkaitan dengan transparansi proses kredit perbankan, dugaan permasalahan dokumen, serta perlindungan hak kepemilikan ahli waris.

Lima Tuntutan ASGAR Nusantara dan APAK
1. Bank BJB Diminta Menunda Eksekusi Lelang Tanah
Bank BJB didesak menunda rencana eksekusi lelang tanah milik ahli waris H. Entjeng Kamaludin hingga seluruh proses hukum di Mahkamah Agung, termasuk upaya Peninjauan Kembali (PK), memperoleh kepastian.
Kedua organisasi mengingatkan agar tidak ada tindakan eksekusi yang dilakukan secara terburu-buru ketika proses hukum masih berlangsung dan pihak ahli waris masih menempuh upaya hukum.
2. OJK Diminta Mengusut Proses Kredit Rp4,5 Miliar
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap proses pemberian pinjaman sebesar Rp4,5 miliar di Bank BJB.
Pemeriksaan tersebut mencakup kelayakan kredit, verifikasi dokumen, keabsahan tanda tangan, surat kuasa, hingga proses pencairan dana.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan apakah seluruh prosedur pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai prinsip kehati-hatian perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Garut Diminta Menuntaskan Perkara Pidana
ASGAR Nusantara dan APAK mendesak kepolisian serta Kejaksaan Negeri Garut agar menangani perkara dugaan pemalsuan dokumen dan penipuan yang berkaitan dengan tanah tersebut secara profesional, cepat, dan transparan.
Mereka juga meminta agar penegakan hukum dilakukan berdasarkan bukti yang sah dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
4. PN Garut Diminta Menerbitkan Surat Keterangan Inkrah
Pengadilan Negeri Garut didesak memberikan surat keterangan resmi mengenai status berkekuatan hukum tetap (inkrah) atas putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Grt.
Dokumen tersebut dinilai penting sebagai dasar bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam memproses administrasi perubahan sertifikat tanah sesuai ketentuan hukum dan putusan pengadilan yang berlaku.
5. Ahli Waris Diminta Mendapatkan Perlindungan Hukum
Seluruh pihak terkait diminta memberikan perlindungan hukum kepada ahli waris yang merasa dirugikan dalam persoalan tersebut.
ASGAR Nusantara dan APAK menegaskan bahwa hak kepemilikan merupakan hak konstitusional warga negara yang dilindungi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Karena itu, setiap proses hukum terkait kepemilikan tanah harus mengedepankan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
Soroti Kepastian Hukum dan Transparansi Perbankan
Dalam pernyataan penutupnya, ASGAR Nusantara dan APAK menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan hanya menyangkut sengketa aset, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan penegakan hukum di Indonesia.
“Kita semua menginginkan Jawa Barat yang tertib, jujur, dan bebas dari praktik mafia tanah. Kita mau perbankan yang sehat dan peradilan yang memberikan keadilan bagi rakyat kecil,” demikian pernyataan sikap ASGAR Nusantara dan APAK.
Keduanya berharap Bank BJB, OJK, aparat penegak hukum, Pengadilan Negeri Garut, serta instansi terkait segera memberikan tanggapan dan menjalankan kewenangannya secara terbuka serta bertanggung jawab.
“Jangan biarkan rakyat yang sudah menang di pengadilan tetap menderita karena ketidakpastian hukum!”
ASGAR Nusantara dan APAK menegaskan bahwa lima tuntutan tersebut merupakan bentuk dorongan agar persoalan ini mendapatkan penyelesaian secara transparan, adil, dan sesuai koridor hukum.
Mereka berharap hak-hak ahli waris mendapatkan perlindungan serta tidak ada pihak yang dirugikan akibat ketidakpastian dalam proses hukum yang masih berjalan.
(Wempy Worang)





