Pemkab Purwakarta Tayangkan Rakor Dana Desa secara Live Streaming

PURWAKARTA. || RadarNusanews.com —
Pemerintah Kabupaten Purwakarta terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Salah satu langkah inovatif yang diambil adalah dengan menyiarkan langsung Rapat Koordinasi Evaluasi Dana Desa Tahun 2025 dan Penyelarasan Program Pembangunan Infrastruktur Tahun 2026 melalui kanal YouTube Diskominfo Purwakarta Channel (@diskominfopwk) dan TikTok Live Om Zein || Saepul Bahri Binzein (@omzein_bupatiaing).

Bertempat di Aula Janaka, Setda Purwakarta, rakor bersama para kepala desa ini digelar dalam dua sesi pada hari berbeda. Pada Rabu (30/7/2025), Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein atau yang akrab disapa Om Zein, kembali memimpin jalannya rakor yang kali ini dihadiri para kepala desa dari Kecamatan Pasawahan, Pondoksalam, Wanayasa, dan Kiarapedes. Turut mendampingi, Sekda Norman Nugraha beserta jajaran pejabat teknis lainnya.

“Rapat koordinasi ini untuk memastikan efektivitas penggunaan Dana Desa, menyelaraskan program pembangunan, dan mempersiapkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan sesuai visi-misi kami,” ujar Bupati Om Zein dalam keterangannya.

Dalam rakor tersebut, para kepala desa memaparkan capaian fisik dan non-fisik dari Dana Desa 2025, meliputi pembangunan jalan desa, sekolah, rumah tidak layak huni (rutilahu), irigasi, fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Tak hanya keberhasilan, rakor juga membahas hambatan yang dihadapi di lapangan serta solusi yang telah diterapkan.

“Pembahasan juga mencakup rencana pembangunan infrastruktur desa Tahun 2026 yang disusun berdasarkan evaluasi Dana Desa 2025 dan kebutuhan nyata masyarakat,” tambah Om Zein. Ia berharap forum ini mampu melahirkan rekomendasi konkret untuk perbaikan pengelolaan dana desa dan penyusunan program pembangunan yang lebih terarah.

Lebih lanjut, Om Zein menyatakan bahwa siaran langsung rapat resmi di media sosial merupakan bentuk keterbukaan informasi publik. “Masyarakat bisa menyaksikan proses pengambilan keputusan tanpa harus hadir langsung. Ini memperkuat partisipasi publik dan membangun kepercayaan terhadap pemerintah daerah,” katanya.

Siaran langsung juga berfungsi sebagai dokumentasi digital yang dapat diakses kembali kapan saja, menjadi arsip publik yang bermanfaat bagi semua pihak.

(Red)