13.1 C
New York
Jumat, November 20, 2026

Buy now

spot_img

Audiensi ke Dewan Pers, LBH Pers Indonesia Desak Pemeriksaan Berimbang dan Usut Dugaan Intimidasi terhadap Wartawan

JAKARTA | RadarNusaNews.Com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Indonesia bersama Solidaritas Media untuk Penegakan Hukum mendatangi Gedung Dewan Pers di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Kedatangan mereka bertujuan menyampaikan audiensi resmi sekaligus mendesak Dewan Pers melakukan pemeriksaan secara objektif, transparan, dan berimbang terhadap sejumlah pengaduan sengketa pemberitaan yang melibatkan beberapa media daring.

Dalam audiensi tersebut, Direktur Eksekutif LBH Pers Indonesia sekaligus Kuasa Hukum Solidaritas Media untuk Penegakan Hukum, Advokat Lemens Kodongan, S.H., M.H., hadir bersama perwakilan manajemen Majalah CEO, Soedarto Rimbun, serta tujuh orang perwakilan tim kuasa hukum dan insan pers.

Rombongan diterima langsung oleh Anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Abdul Manan.

Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi LBH Pers Indonesia untuk mempertanyakan objektivitas proses pemeriksaan pengaduan di Dewan Pers, termasuk keberadaan berita acara pemeriksaan atau klarifikasi yang melibatkan pihak redaksi serta kemungkinan dibukanya kembali pemeriksaan apabila terdapat bukti baru atau novum.

Berawal dari Upaya Konfirmasi Dugaan Paspor Ganda Anak

Persoalan ini bermula ketika sejumlah awak media mendatangi kantor Danny Septriadi Djayaprawira di Gedung DDTC Tower, Jakarta Utara, pada 25 Mei 2026.

Kedatangan wartawan tersebut bertujuan meminta klarifikasi dan memberikan kesempatan hak jawab terkait dugaan penerbitan paspor ganda terhadap seorang anak di bawah umur berinisial GI. Paspor lama anak tersebut disebut masih berlaku hingga 2027, namun diduga telah diterbitkan paspor baru untuk keperluan bepergian ke luar negeri tanpa persetujuan ibu kandung yang disebut sebagai pemegang hak asuh sah.

Persoalan tersebut dinilai perlu mendapatkan klarifikasi karena berpotensi berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan mengenai keimigrasian dan dokumen perjalanan.

Namun, upaya konfirmasi pertama tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Awak media justru mendapat respons defensif dari Darussalam, yang mengaku sebagai rekan kerja Danny. Ia menyebut persoalan tersebut merupakan urusan pribadi, bukan urusan kantor, serta menyampaikan bahwa Danny sedang berada di Singapura.

Selain itu, Darussalam juga mempertanyakan legalitas jurnalistik wartawan dengan meminta surat tugas dan surat perintah liputan. Meski demikian, pihaknya meminta kartu nama wartawan dan berjanji akan menyampaikan permintaan konfirmasi kepada Danny.

Upaya konfirmasi kembali dilakukan pada 7 Juni 2026. Namun, wartawan kembali mengalami hambatan setelah pihak keamanan yang mengaku sebagai penyambung lidah manajemen mempertanyakan surat tugas, menghalangi proses konfirmasi, serta meminta wartawan tidak lagi datang ke kantor dan mengarahkan mereka ke kediaman Danny.

Dugaan Intimidasi terhadap Wartawan Menjadi Sorotan

Persoalan kemudian berkembang setelah Solidaritas Media untuk Penegakan Hukum menggelar aksi damai pada 14 Agustus 2026 di depan Gedung PERADI Tower.

Aksi yang diikuti ratusan jurnalis tersebut menuntut Dewan Kehormatan PERADI menindak tegas oknum advokat Iki Dulagin atas dugaan intimidasi dan ancaman terhadap sejumlah wartawan.

Dalam aksi itu, massa juga menyuarakan pengaduan seorang warga berinisial OLH terkait sejumlah persoalan hukum yang disebut berkaitan dengan proses perceraian pada 2021, perubahan data administrasi kependudukan, hingga pemblokiran sertifikat rumah warisan ayahnya.

Pihak pelapor berharap persoalan tersebut mendapatkan pemeriksaan secara transparan dan meminta organisasi advokat mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan atau cover both sides, awak media juga telah berupaya meminta klarifikasi langsung kepada Iki Dulagin di Kantor PERADI Tower Jakarta.

Namun, menurut keterangan tim, dalam dua kesempatan berbeda, termasuk pada 26 Agustus 2026, Iki Dulagin tidak berhasil ditemui untuk memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi tersebut dilakukan ketika yang bersangkutan menghadiri agenda Sidang Etik Dewan Kehormatan Advokat PERADI.

Pada sidang lanjutan, OLH disebut hadir langsung menyerahkan sejumlah dokumen bukti yang kemudian dicatat oleh majelis. Tim juga menyampaikan bahwa Ketua Majelis meminta Iki Dulagin mengundurkan diri sebagai anggota DPN PERADI dan memintanya keluar dari ruang sidang.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi mengenai perkembangan tersebut, pihak Humas PERADI Otto, Riri Purbasari Dewi, menyampaikan belum menerima informasi resmi.

Abdul Manan: Dugaan Intimidasi Sebaiknya Dilaporkan ke Bareskrim

Dalam audiensi dengan Dewan Pers, Lemens Kodongan memaparkan bahwa wartawan telah melakukan berbagai upaya konfirmasi, termasuk melalui surat resmi tertanggal 19 Mei 2026 kepada Kantor Kementerian Imigrasi, 26 Mei 2026 kepada pihak DDTC Tower, serta upaya lanjutan pada 7 Juni 2026.

Menurut Lemens, pemberitaan yang menjadi persoalan tersebut bersumber dari konferensi pers resmi mengenai sengketa antara OLH dan Danny Septriadi terkait dugaan kepemilikan paspor ganda.

Ia juga mempertanyakan adanya pengaduan terhadap sejumlah media ke Dewan Pers, sementara pihak yang diberitakan sebelumnya disebut tidak memberikan tanggapan ketika dimintai klarifikasi.

Lemens menegaskan bahwa pihaknya telah berupaya memenuhi prinsip keberimbangan dengan memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan.

Dalam pertemuan itu, Abdul Manan menjelaskan bahwa kewajiban melayani hak jawab berlaku apabila pihak pengadu benar-benar menyampaikan hak jawab. Ia juga menekankan pentingnya bukti dokumentasi dalam setiap upaya konfirmasi.

Selain persoalan sengketa pemberitaan, tim kuasa hukum turut menyerahkan bukti berupa tangkapan layar percakapan WhatsApp yang diduga memuat ancaman dan intimidasi terhadap wartawan.

Lemens menyebut adanya dugaan tekanan terhadap sejumlah jurnalis, termasuk permintaan agar berita dihapus atau diturunkan (take down). Kondisi tersebut, menurutnya, menimbulkan ketakutan di kalangan wartawan karena adanya ancaman pelaporan berulang ke Dewan Pers.

Menanggapi laporan tersebut, Abdul Manan menyarankan agar dugaan intimidasi terhadap jurnalis dilaporkan secara resmi kepada Bareskrim Polri dengan tembusan kepada Dewan Pers.

Tim kuasa hukum kemudian menjelaskan bahwa laporan resmi terkait dugaan intimidasi tersebut telah disampaikan ke Bareskrim Mabes Polri pada Agustus 2026.

Desak Dewan Pers Berikan Perlindungan Nyata kepada Wartawan

Lemens Kodongan menegaskan bahwa kedatangan LBH Pers Indonesia bersama Solidaritas Media untuk Penegakan Hukum bukan semata-mata untuk membela media yang sedang menghadapi pengaduan, melainkan meminta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara adil dan tidak mengabaikan fakta-fakta yang disampaikan kedua belah pihak.

“Kami meminta keadilan proses. Pemeriksaan harus dilakukan secara objektif dan berimbang, termasuk dengan memperhatikan bukti-bukti intimidasi serta upaya konfirmasi yang telah dilakukan wartawan,” tegas Lemens.

Senada dengan itu, perwakilan manajemen Majalah CEO, Soedarto Rimbun, menekankan bahwa sengketa pemberitaan yang berkaitan dengan produk jurnalistik pada prinsipnya harus diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers, termasuk hak jawab dan hak koreksi.

Ia juga menyampaikan bahwa karya jurnalistik yang disusun berdasarkan fakta, akurat, dan mengedepankan kepentingan publik memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Melalui audiensi tersebut, LBH Pers Indonesia dan Solidaritas Media untuk Penegakan Hukum mendesak Dewan Pers agar:

1. Melakukan pemeriksaan ulang secara objektif dan berimbang terhadap sengketa pemberitaan yang diadukan.
2. Membuka ruang pemeriksaan terhadap bukti baru atau novum yang disampaikan pihak media.
3. Memeriksa dugaan intimidasi dan ancaman terhadap wartawan secara serius.
4. Memberikan perlindungan nyata kepada jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik.
5. Menjamin penyelesaian sengketa pers sesuai mekanisme Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Mereka berharap Dewan Pers dapat menjalankan fungsi perlindungan terhadap kemerdekaan pers secara maksimal, sehingga wartawan tidak mengalami tekanan, ancaman, maupun upaya pembungkaman ketika menjalankan tugas mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Kemerdekaan pers merupakan salah satu pilar demokrasi. Karena itu, setiap sengketa pemberitaan harus diselesaikan secara adil, profesional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

(Tim/Redaksi)

Baca Juga  Warga Gria Jakarta RT 07/RW 05 Bambu Apus-Pamulang Ucapkan Terima Kasih atas Perbaikan Jalan oleh PERKIMTA TANGSEL

spot_img

BERITA LAINNYA

TRENDING

Sikat Penyakit Masyarakat, Aparat Gabungan di Tanjungsari Sumedang Sita Ratusan Botol Miras

SUMEDANG | RadarNusaMews.Com — Jajaran aparat gabungan dari unsur Kepolisian, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menggelar Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) dengan...

Kuasa Hukum JK, Hartono Tanuwidjaja, S.H.,M.Si.,M.H.,CBL.,C.Med.: Flashdisk Bukan Milik Terdakwa, Tapi Jadi Barang Bukti Utama

JAKARTA 17 November 2026 | Radarnusanews.com - Sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE dengan terdakwa Johnny Kalwani (JK) kembali...

Dukungan Bos Ibo dan Ketua Kontingen, Voli Putra Pandeglang Sukses Bungkam Kabupaten Tangerang

TANGERANG SELATAN | RadarNusaNews.Com – Tim bola voli indoor putra Kabupaten Pandeglang meraih kemenangan penting setelah menundukkan tim Kabupaten Tangerang dengan skor 3-1 pada...

DIDUGA BENTAK AWAK MEDIA, OKNUM PEGAWAI DISBUDPAR KOTA BANDUNG TUAI SOROTAN

KOTA BANDUNG – RadarNusaNews.Com – 17 November 2026Pelaksanaan acara seni budaya di Teras Cikapundung, Kota Bandung, Sabtu malam (14/11/2026), diwarnai dugaan tindakan tidak terpuji....

DIGUYUR HUJAN, RIBUAN PESERTA MERIAHKAN PAWAI TA’RUF MTQ KE-56 TINGKAT KABUPATEN INHIL

INDRAGIRI HILIR – RadarNusaNews.ComTabuhan kompang menggema di halaman Kantor Desa Pulau Burung, Kamis (19/11/2026) pagi. Suara tersebut menjadi penanda dimulainya Pawai Ta’ruf Musabaqah Tilawatil...

Herman Tekankan Akurasi Data dalam Persiapan Penghitungan Ekonomi Inhil Setiap Triwulan

TEMBILAHAN | RadarNusaNews.Com – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, SE., MT., memimpin rapat koordinasi optimalisasi aliran data dan rekonsiliasi statistik sektoral dalam rangka...
spot_img

NASIONAL

[td_block_social_counter facebook="tagdiv" twitter="tagdivofficial" youtube="tagdiv" style="style8 td-social-boxed td-social-font-icons" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLWJvdHRvbSI6IjM4IiwiZGlzcGxheSI6IiJ9LCJwb3J0cmFpdCI6eyJtYXJnaW4tYm90dG9tIjoiMzAiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBvcnRyYWl0X21heF93aWR0aCI6MTAxOCwicG9ydHJhaXRfbWluX3dpZHRoIjo3Njh9" custom_title="Ikuti Kami" block_template_id="td_block_template_8" f_header_font_family="712" f_header_font_transform="uppercase" f_header_font_weight="500" f_header_font_size="17" border_color="#dd3333"]
- Advertisement -spot_img

BERITA POPULER

PROFILE

Sikat Penyakit Masyarakat, Aparat Gabungan di Tanjungsari Sumedang Sita Ratusan Botol Miras

SUMEDANG | RadarNusaMews.Com — Jajaran aparat gabungan dari unsur Kepolisian, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menggelar Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) dengan...

Kuasa Hukum JK, Hartono Tanuwidjaja, S.H.,M.Si.,M.H.,CBL.,C.Med.: Flashdisk Bukan Milik Terdakwa, Tapi Jadi Barang Bukti Utama

JAKARTA 17 November 2026 | Radarnusanews.com - Sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE dengan terdakwa Johnny Kalwani (JK) kembali...

Dukungan Bos Ibo dan Ketua Kontingen, Voli Putra Pandeglang Sukses Bungkam Kabupaten Tangerang

TANGERANG SELATAN | RadarNusaNews.Com – Tim bola voli indoor putra Kabupaten Pandeglang meraih kemenangan penting setelah menundukkan tim Kabupaten Tangerang dengan skor 3-1 pada...

DIDUGA BENTAK AWAK MEDIA, OKNUM PEGAWAI DISBUDPAR KOTA BANDUNG TUAI SOROTAN

KOTA BANDUNG – RadarNusaNews.Com – 17 November 2026Pelaksanaan acara seni budaya di Teras Cikapundung, Kota Bandung, Sabtu malam (14/11/2026), diwarnai dugaan tindakan tidak terpuji....

PEMERINTAHAN

HUKUM

KRIMINAL

POLRI

Sikat Penyakit Masyarakat, Aparat Gabungan di Tanjungsari Sumedang Sita Ratusan Botol Miras

SUMEDANG | RadarNusaMews.Com — Jajaran aparat gabungan dari unsur Kepolisian, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menggelar Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) dengan...

Kuasa Hukum JK, Hartono Tanuwidjaja, S.H.,M.Si.,M.H.,CBL.,C.Med.: Flashdisk Bukan Milik Terdakwa, Tapi Jadi Barang Bukti Utama

JAKARTA 17 November 2026 | Radarnusanews.com - Sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE dengan terdakwa Johnny Kalwani (JK) kembali...

Dukungan Bos Ibo dan Ketua Kontingen, Voli Putra Pandeglang Sukses Bungkam Kabupaten Tangerang

TANGERANG SELATAN | RadarNusaNews.Com – Tim bola voli indoor putra Kabupaten Pandeglang meraih kemenangan penting setelah menundukkan tim Kabupaten Tangerang dengan skor 3-1 pada...

DIDUGA BENTAK AWAK MEDIA, OKNUM PEGAWAI DISBUDPAR KOTA BANDUNG TUAI SOROTAN

KOTA BANDUNG – RadarNusaNews.Com – 17 November 2026Pelaksanaan acara seni budaya di Teras Cikapundung, Kota Bandung, Sabtu malam (14/11/2026), diwarnai dugaan tindakan tidak terpuji....

INDEKS

- Advertisement -spot_img