BANDUNG | RadarNusaNews.Com – Bandung Maksiat Watch (BMW) mendatangi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung, Jumat (6/11/2026). Kedatangan mereka bertujuan menyuarakan desakan agar Pemerintah Kota Bandung memperketat pengawasan terhadap usaha spa dan panti pijat yang diduga disalahgunakan sebagai kedok praktik prostitusi terselubung.
Aksi unjuk rasa tersebut merupakan bentuk keprihatinan BMW terhadap dugaan penyimpangan aktivitas sejumlah tempat usaha yang dinilai berpotensi melanggar ketentuan perizinan, peraturan daerah, serta mengganggu ketertiban sosial masyarakat.
Dalam aksi tersebut, BMW mengaku membawa sejumlah temuan lapangan terkait dugaan penyalahgunaan kegiatan usaha spa dan panti pijat. Mereka meminta pemerintah daerah, khususnya Satpol PP, agar tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut.

BMW juga mempertanyakan sejauh mana pengawasan yang telah dilakukan Satpol PP sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah.
Namun, massa aksi menyayangkan tidak adanya pejabat maupun perwakilan resmi Satpol PP Kota Bandung yang menemui mereka untuk menerima aspirasi dan membuka ruang dialog.
BMW Pertanyakan Respons Satpol PP
Tidak hadirnya perwakilan Satpol PP menjadi salah satu sorotan utama dalam aksi tersebut. BMW menilai pemerintah seharusnya terbuka terhadap kritik, laporan, dan aspirasi masyarakat, terlebih jika menyangkut dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan ketertiban umum.
BMW mempertanyakan mengapa masyarakat yang datang membawa aspirasi dan temuan lapangan justru tidak mendapatkan kesempatan untuk berdialog secara langsung dengan pihak terkait.
Menurut mereka, aspirasi masyarakat semestinya menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan publik.

Jangan Sampai PAD Mengalahkan Penegakan Aturan
Selain persoalan pengawasan, BMW turut menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung yang salah satunya bersumber dari sektor usaha jasa.
BMW menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak investasi maupun keberadaan usaha spa dan panti pijat selama kegiatan operasionalnya berjalan secara legal, sesuai perizinan, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Namun, mereka mengingatkan agar orientasi peningkatan PAD tidak sampai mengesampingkan kewajiban pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan aturan.
Setiap pelaku usaha yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah tetap wajib menjalankan kegiatan sesuai ketentuan perizinan dan standar operasional yang berlaku.
“Kota Bandung membutuhkan pengawasan, bukan pembiaran. Membutuhkan penegakan aturan, bukan sekadar penerimaan pajak,” menjadi salah satu pesan yang disuarakan BMW dalam aksi tersebut.
Enam Tuntutan BMW kepada Pemerintah Kota Bandung
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, Bandung Maksiat Watch menyampaikan enam tuntutan kepada Satpol PP dan Pemerintah Kota Bandung, yaitu:
1. Mendesak Satpol PP melakukan pemeriksaan dan penertiban terhadap usaha spa dan panti pijat yang diduga menjalankan aktivitas di luar ketentuan perizinan dan peraturan daerah.
2. Meminta Pemerintah Kota Bandung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan dan operasional usaha spa serta panti pijat di wilayah Kota Bandung.
3. Mendesak Satpol PP membuka ruang audiensi resmi guna mengklarifikasi dan menindaklanjuti berbagai temuan yang disampaikan BMW.
4. Meminta perangkat daerah terkait memeriksa kesesuaian perizinan, standar operasional, serta aktivitas usaha di lapangan.
5. Meminta pemerintah memastikan penerimaan PAD dari sektor usaha tersebut tidak mengesampingkan kewajiban pengawasan dan penegakan hukum.
6. Mendesak adanya tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan.
BMW Siap Gelar Aksi Lanjutan
BMW menegaskan bahwa aksi tersebut bukan merupakan akhir dari perjuangan mereka. Organisasi tersebut menyatakan akan terus melakukan investigasi, pengawasan, serta menyampaikan berbagai temuan kepada instansi berwenang.
BMW bahkan menyatakan siap menggelar aksi lanjutan apabila tidak ada respons dan tindak lanjut nyata dari Pemerintah Kota Bandung.
Mereka juga menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan bukan untuk mempersoalkan pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara legal. Fokus utama BMW adalah dugaan praktik usaha yang menyimpang dari perizinan, melanggar hukum, dan berpotensi merusak ketertiban sosial.
Bagi BMW, Pemerintah Kota Bandung harus menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga ketertiban umum serta memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai aturan.
Kini, publik menunggu respons dan langkah konkret Satpol PP bersama perangkat daerah terkait dalam menindaklanjuti aspirasi tersebut.
Jangan sampai Kota Bandung menjadi tempat berkembangnya usaha yang melanggar aturan akibat lemahnya pengawasan. Pemerintah harus hadir, bertindak, dan memastikan hukum berlaku bagi semua pihak.
(Wempy Worang)





