BANDUNG | radarnusanews.com — DPP Paguyuban Cepot Motah Indonesia kembali mendorong keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses pelelangan aset yang menjadi sorotan di wilayah Bandung. Organisasi tersebut mempertanyakan dugaan ketidaksesuaian prosedur serta adanya perbedaan signifikan antara nilai appraisal dan harga pelaksanaan lelang.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap perlindungan hak masyarakat dan upaya mendorong kepastian hukum, DPP Paguyuban Cepot Motah Indonesia berencana menggelar aksi penyampaian pendapat di muka umum dengan mendatangi dua institusi, yakni Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Bandung dan Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Jakarta.
Aksi tersebut bertujuan meminta penjelasan dan klarifikasi resmi dari pihak-pihak terkait mengenai proses pelelangan aset yang dipersoalkan.
Dalam penyampaian aspirasinya, DPP Paguyuban Cepot Motah Indonesia membawa lima tuntutan utama, yaitu:
1. Mendesak transparansi seluruh tahapan proses pelelangan aset.
2. Meminta klarifikasi resmi dari pihak-pihak terkait.
3. Mendorong pemeriksaan secara objektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Memperjuangkan kepastian hukum serta perlindungan hak masyarakat.
5. Menuntut pertanggungjawaban apabila ditemukan adanya pelanggaran.
Paguyuban Cepot Motah Indonesia menegaskan bahwa langkah tersebut bukan bertujuan mencari sensasi ataupun menghakimi pihak tertentu tanpa dasar dan bukti. Sebaliknya, aksi ini merupakan bentuk dorongan agar persoalan yang dipertanyakan dapat dijelaskan secara terbuka, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut organisasi tersebut, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai proses pelelangan aset, terlebih apabila terdapat perbedaan nilai yang signifikan antara hasil penilaian appraisal dengan harga pelaksanaan lelang.
DPP Paguyuban Cepot Motah Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, dan bermartabat, serta tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui aksi tersebut, mereka berharap OJK dan Bank BRI dapat memberikan respons serta penjelasan secara transparan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
“Keadilan bukan sekadar janji, transparansi bukan pilihan, dan kepastian hukum merupakan hak masyarakat.”
Dengan semangat Bersatu, Bersama, Berdampingan, DPP Paguyuban Cepot Motah Indonesia menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut demi mendorong transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hak masyarakat.
(Wempy Worang)
Dugaan Kejanggalan Lelang Aset, Paguyuban Cepot Motah Desak OJK dan BRI Buka Suara
[td_block_social_counter facebook="tagdiv" twitter="tagdivofficial" youtube="tagdiv" style="style8 td-social-boxed td-social-font-icons" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLWJvdHRvbSI6IjM4IiwiZGlzcGxheSI6IiJ9LCJwb3J0cmFpdCI6eyJtYXJnaW4tYm90dG9tIjoiMzAiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBvcnRyYWl0X21heF93aWR0aCI6MTAxOCwicG9ydHJhaXRfbWluX3dpZHRoIjo3Njh9" custom_title="Ikuti Kami" block_template_id="td_block_template_8" f_header_font_family="712" f_header_font_transform="uppercase" f_header_font_weight="500" f_header_font_size="17" border_color="#dd3333"]





